Kabul, MISTAR.ID
Pemimpin proses perdamaian, Abdullah Abdullah, menyerukan gencatan senjata antara Afghanistan dan Taliban. Alhasil, Pemerintah Afghanistan bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar, untuk membahas negosiasi perdamaian, Sabtu (12/9/20)
Abdullah juga menyoroti jumlah korban jiwa akibat perang yang sedang berlangsung. Setidaknya sebanyak 12 ribu warga sipil tewas dan 15 ribu lainnya terluka sejak Amerika Serikat dan Taliban meneken kesepakatan pada Februari lalu.
“Kita harus menggunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk berdamai. Kita harus menghentikan kekerasan dan menyetujui gencatan senjata secepat mungkin. Kita ingin gencatan senjata kemanusiaan,” kata Abdullah saat pembukaan.
Dalam dialog tersebut hadir salah satu pendiri Taliban yang bernama Mullah Abdul Ghani Baradar. Kemudian AS yang mendukung dialog perdamaian ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.
Baca juga:Â Soeharto dan Misi Rahasia di Israel
Menurut Pompeo, kedua pihak harus menyempurnakan sikap bagaimana memajukan negara dengan tujuan mengurangi kekerasan. Juga memberikan apa yang dituntut oleh rakyat Afganistan.
“Afganistan yang berdamai dengan pemerintah adalah cerminan negara yang tidak berperang,” kata Pompeo
Sebagaimana dilansir AFP, dialog berlangsung dalam ruang konferensi hotel yang sangat besar. Kursi yang ditempati delegasi diletakkan berjauhan untuk menerapkan social distancing.
Presiden Donald Trump diklaim berusaha untuk mengakhiri perang terpanjang di AS. Ia ingin semua pasukan yang terlibat dalam perang untuk meninggalkan Afganistan tahun depan.
Baca juga:Â Afghanistan Mulai Bebaskan 400 Tahanan Kelas Kakap Taliban
Namun, kesepakatan perdamaian yang komprehensif memakan waktu bertahun-tahun. Terlebih akan bergantung pada kesediaan dua belah pihak untuk menyamakan visi mereka yang selama ini berbeda.
Taliban sendiri menolak untuk mengakui pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Mereka akan mendesak pemerintahan untuk kembali menjadikan Afganistan sebagai kesatuan negara Islam.
Sementara, pemerintahan yang dipimpin Ghani akan mempertahankan kedudukan mereka yang didukung negara Barat. Terlebih negara Barat telah mendukung banyak hak, salah satunya hak kebebasan bagi perempuan.
Warga Ibu Kota Kabul, Obaidullah, ragu dengan perdamaian yang sedang dibicarakan berlangsung dengan cepat. Terlebih perang berlangsung sangat lama, dari janggutnya hitam hingga beruban.
Baca juga:Â Trump Disebut Terima Arahan Intelijen Soal Rusia-Taliban, Gedung Putih Membantah
“Saya skeptis dengan pembicaraan ini karena kedua pihak sama-sama ingin menerapkan sistem dan semua kegiatan mereka,” kata Obaidullah.
Kemudian banyak warga Afganistan khawatir bila Taliban kembali berkuasa maka negara itu akan kembali menerapkan hukum syariah Islam. Baik sebagian wilayah negara atau seluruhnya.
Secara diam-diam, Qatar telan menjadi pemandu proses perdamaian yang sulit. Pada 2013 mereka mengundang Taliban untuk membuka kantor politik dan membantu menengahi kesepakatan penarikan pasukan antara Washington dan Taliban pada Februari lalu.(cnn/hm07)
