30 C
Medan
Tuesday, October 4, 2022
spot_img

Periode Januari-September 2019, Sumut Peringkat 3 Pelaporan Hakim Nakal

Jakarta | Mistar – Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ketiga secara nasional provinsi yang banyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial (KY), yaitu sebanyak 99 laporan masyarakat.

“Sepanjang Januari-September 2019, Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.139 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 669 surat tembusan,” kata Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tubagus Rismunandar Ruhijat di Serang, kemarin.

Ia mengatakan urutan tiga besar terkait pelaporan kode etik dari masyarakat diduduki oleh DKI Jakarta (248 laporan), Jawa Timur (144 laporan), dan Sumatera Utara (99 Laporan). Data ini berdasarkan penerimaan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) pada Januari-September 2019.
Tubagus menambahkan daerah lainnya yang menduduki posisi keempat hingga kedelapan besar, yaitu Jawa Barat sebanyak 93 laporan, Jawa Tengah sebanyak 85 laporan, Riau sebanyak 44 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 37 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 36 laporan.

Kebanyakan pelapor menyampaikan laporannya melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 666 laporan, serta pelapor yang datang secara langsung ke kantor KY sebanyak 214 laporan, pelaporan online melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id 185 laporan, serta informasi 74 laporan.
Berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan, kata Rismunandar, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 860 laporan.

Kemudian berturut-turut, yaitu Mahkamah Agung sejumlah 83 laporan, Peradilan Tata Usaha Negara sejumlah 60 laporan, Peradilan Agama sejumlah 58 laporan dan Hubungan Industrial sejumlah 20 laporan, dan Pengadilan Tipikor 16 laporan.

Setelah melalui rangkaian hasil pemeriksaan dan diputuskan dalam Sidang Pleno periode Januari-September 2019 oleh Anggota KY, maka diputuskan sanksi terhadap 121 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Adapun rinciannya yaitu, sebanyak 88 hakim terlapor dijatuhi sanksi ringan, 25 hakim terlapor dijatuhi sanksi sedang, dan 8 orang hakim terlapor dijatuhi sanksi berat.

“Terdapat tiga hakim terlapor dari Banten yang dinyatakan melanggar KEPPH dan dijatuhi sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis,” katanya.

Untuk pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), hingga Agustus 2019 ada empat hakim yang diajukan dalam sidang MKH karena melakukan pelanggaran berat dan direkomendasikan KY berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun maupun pemberhentian tetap tidak dengan hormat, yaitu Hakim RMA, MYS, SS dan HM.

Sumber: Antara
Editor: Luhut Simanjuntak

Related Articles

TRENDING NOW

Warga Dairi Demo ke Gedung DPRD, Ini Tujuannya

Dairi, MISTAR.ID Puluhan warga Kabupaten Dairi kembali melakukan aksi demo terkait pembahasan P-APBD 2022 ke Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (3/10/22). Namun...

PDIP Sumut Sarankan Anak Almarhum Asner Jadi Wakil Wali Kota Siantar

Medan, MISTAR.ID Sondi Pittor anak almarhum Asner Silalahi, Wali Kota Pematang Siantar terpilih pada pilkada serentak, disarankan PDI Perjuangan Sumut sebagai bakal calon Wakil Wali...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: