Simalungun, MISTAR.ID
Puluhan pangulu yang tergabung dalam Keluarga Besar Pangulu se-Simalungun (KBPS) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD dan kantor Bupati Simalungun, Senin (22/11/21).
Dalam orasinya, mereka meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala nagori (Pilpanag) tetap dilaksanakan pada tahun 2022. Pangulu juga menanyakan apa dasar dan alasan Pemkab Simalungun menunda Pilpanag.
Raslan Purba selaku koordinator aksi, yang menjabat sebagai Pangulu Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik, dan juga Ketua KBPS menegaskan, Pilpanag tahun 2022 harus tetap digelar.
Baca Juga:Dapat Info Pilpanag Ditunda, Puluhan Pangulu Datangi DPRD Simalungun
Diterangkan Raslan, alasan penundaan Pilpanag, seperti yang sudah disampaikan Asisten I Pemkab Simalungun Sari Muda Purba kepada pihaknya, karena pandemi Covid-19 sangat tidak relevan, mengingat vaksinasi di Simalungun terus berlangsung. Kemudian alasan keterbatasan anggaran juga menurut Raslan tidak relevan, karena anggaran untuk Pilpanag sudah disusun dan sudah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
“Alasan penundaan tidak jelas, katanya masalah keterbatasan anggaran, padahal anggarannya sendiri sudah disusun dan dianggarkan sekitar Rp16 miliar,” ucap Raslan kepada wartawan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait, yang saat itu menerima kedatangan para pangulu mengatakan, penundaan Pilpanag belum final. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui terkait informasi penundaan Pilpanag dan akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain untuk memperjuangkan gelaran Pilpanag di tahun 2022.
Baca Juga:Simalungun Akan Gelar Pemilihan Pangulu Nagori di 248 Desa
Dalam kesempatan tersebut, Satra Joyo juga tidak setuju atas usulan Bupati Simalungun terkait penundaan Pilpanang.
“Saya secara pribadi juga tidak setuju atas pengusulan penundaan Pilpanag yang dilakukan Bupati Simalungun,” ucapnya.
Setelah menggelar aksi di DPRD, para pangulu menuju kantor Bupati Simalungun dan menggelar orasi dan hendak bertemu bupati guna beraudiensi. Namun saat di kantor bupati, pihak pangulu hanya diterima Asisten I Sari Muda Purba, yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (DPMPN).
Baca Juga:Rapat Bersama Pangulu dan Camat, Radiapoh Minta Hilangkan Golongan-golongan Saat Pilkada
Para pangulu tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Asisten I Pemkab Simalungun. Dengan tidak hadirnya bupati, Raslan selaku Ketua KBPS dan koordinator aksi mengaku kecewa dan meminta ada jawaban bupati terhadap tuntutan mereka.
“Kita tunggu sampai sore jawaban dari bupati, jika tidak ada, kami akan datang kembali ke tempat ini dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. (roland/hm14)
