Medan, MISTAR.ID
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M Syahrial ke Rutan Tanjung Gusta, Kamis (7/10/21). Syahrial merupakan terpidana terkait pemberian suap kepada penyidik KPK tahun 2020-2021.
Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, eksekusi terhadap Syahrial lantaran kasus ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021.
“Jaksa eksekusi Leo Sukoto Manalu, pada 6 Oktober 2021 telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn tanggal 20 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Muhammad Syahrial dengan cara memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Klas I Medan untuk menjalani pidana penjara 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” sebut Ali Fikri dalam siaran persnya.
Baca Juga:Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial Resmi Ditahan KPK
Selain itu, kata Ali Fikri, Syahrial dibebankan juga penjatuhan pidana denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
Sebagaimana diberitakan, M Syahrial didakwa melakukan penyuapan terhadap seorang penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju sebesar Rp1,6 miliar.
Perkenalan Syahrial dengan Stephanus berawal pada Oktober 2020. Saat itu Syahrial yang merupakan kader dari Partai Golkar berkunjung ke rumah dinas Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin. Pertemuan itu membicarakan terkait pilkada yang akan diikuti oleh Syahrial di Kota Tanjung Balai.
Baca Juga:Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Diperiksa KPK Terkait Kasus Wali Kota Tanjung Balai
Kemudian, Muhammad Azis Syamsuddin menyampaikan kepada Syahrial akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan terdakwa dalam Pilkada Tanjung Balai.
Setelah terdakwa setuju, kemudian Azis Syamsuddin mengenalkan Stepanus Robinson Pattuju yang merupakan seorang penyidik KPK kepada terdakwa.
Syahrial menyampaikan kepada Stepanus akan mengikuti pilkada periode kedua tahun 2021-2026. Namun, ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjung Balai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemko) Tanjung Balai yang sedang ditangani oleh KPK.
Baca Juga:Suap Penyidik KPK, Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai Diganjar Dua Tahun Penjara
Sehingga terdakwa meminta Stepanus supaya membantu tidak menaikkan proses penyidikan perkara jual beli jabatan di Pemko Tanjung Balai yang melibatkan Syahrial agar proses pilkada yang akan diikuti olehnya tidak bermasalah.
Lalu, Stepanus bersedia membantu Syahrial. Kemudian, Stepanus menelepon rekannya yakni Maskur Husain yang diketahui seorang advokat.
Dia menyampaikan persoalan yang diadukan terdakwa kepada Maskur. Lalu Maskur menyanggupi untuk membantu pengurusan perkara tersebut asalkan ada dananya sebesar Rp1,5 miliar. Permintaan itu disetujui Stepanus untuk disampaikan kepada terdakwa.
Baca Juga:Penanganan Dugaan Korupsi Wali Kota Tanjungbalai, KPK Minta Saksi Kooperatif
Kemudian, Syahrial pun menyanggupi permintaan itu dan mengirimkan uang secara bertahap melalui rekening atas nama Riefka Amalia. Total pengiriman melalui rekening itu mencapai Rp1,4 miliar.
Selain pemberian uang secara transfer yang dilakukan oleh terdakwa, pada 25 Desember 2020 terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Stepanus sebesar Rp210 juta.
Selanjutnya pada awal Maret 2021, Syahrial menyerahkan uang senilai Rp10 juta di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, sehingga jumlah seluruhnya yang disetor Syahrial kepada Stephanus sebesar Rp1,6 miliar. (amsal/hm14)
 mengeksekusi Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M Syahrial ke Rutan Tanjung Gusta, Kamis (7/10/21). Syahrial merupakan terpidana terkait pemberian suap kepada penyidik KPK tahun 2020-2021.){kind=link}