27 C
Medan
Tuesday, October 4, 2022
spot_img

KPK Eksekusi 1.064 Koruptor Sepanjang 2004–Juni 2019

Kendari, MISTAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri 17 tahun silam berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 sejak 2004 hingga Juni 2019 telah mengeksekusi sebanyak 1.064 koruptor.

“Penilaian publik terhadap kinerja KPK bervariasi, namun faktanya menyebutkan indeks persepsi korupsi Indonesia mencatat skor 38 dan menempati urutan 89 di dunia,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kendari, Kamis.

Dari 1.064 terpidana korupsi yang dieksekusi KPK sejak 2004–Juni 2019, tercatat 385 orang berlatar belakang wali kota/bupati 110 orang, 20 gubernur dan 255 anggota DPR dan DPRD.

Data jumlah tindak pidana berdasarkan profesi/jabatan 2004 hingga Juni 2019 (sumber: KPK)

Selain menyeret penyelenggara negara, KPK juga memproses hukum pihak swasta sebanyak 266 orang, pejabat birokrasi setingkat eselon (I/II/III) sebanyak 27 orang, 22 orang hakim, 12 orang profesi pengacara, delapan jaksa, tujuh komisioner, enam orang korporasi, empat duta besar, 27 kepala kementrian/lembaga, dua orang polisi dan lainnya 118 orang.

Sementara berdasarkan jenis perkara tindak pidana korupsi, yakni 602 perkara penyuapan, pengadaan barang dan jasa 195 perkara, penyalahgunaan anggaran 47 perkara, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 31 perkara, pungutan/pemerasan 25 perkara, perizinan 23 perkara dan merintangi proses penyidikan 10 perkara.

Data KPK Tahun 2004 hingga 2018 menyebutkan 22 provinsi dari 34 provinsi se-Indonesia tercoreng ulah 95 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, terdiri dari 50 orang bupati, dua wakil bupati, 22 wali kota, satu wakil wali kota dan 20 orang gubernur.

Para kepala daerah terbelit perkara korupsi dengan beragam modus, yakni 188 perkara pengadaan barang dan jasa, 46 perkara pengelolaan anggaran, 23 perkara perizinan, dua perkara pemerasan, tiga perkara penyalahgunaan kewenangan, 31 perkara TPPU dan 564 perkara penyuapan.

Ketua KPK Agus Rahardjo berada di Kendari menghadiri undangan DPRD Sultra sebagai nara sumber pada kegiatan publik hearing atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sumber Antara
Editor Luhut Simanjuntak

Related Articles

bon dan benn

TRENDING NOW

Puluhan Mobil di Kompleks Mutiara Residence Deli Serdang Dirusak OTK

Medan, MISTAR.ID Sejumlah mobil yang terparkir di halaman dan garasi rumah warga di Kompleks Mutiara Residence Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut...

2 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Longsor

Madina, MISTAR.ID Warga Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tiba-tiba dikejutkan dengan meninggalnya dua orang warga yang tertimbun tanah longsor saat menggali lubang, di lahan eks PT...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: