30 C
Medan
Tuesday, October 4, 2022
spot_img

ICW Dorong Presiden Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Jakarta | Mistar – Indonesia Corruption Watch mendorong Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

“Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan Perppu. Sebab, kesimpulan tersebut tidak berdasar,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Kamis (17/10/19).

Perppu kata dia, pada dasarnya adalah kewenangan prerogatif Presiden dan konstitusional, lagi pula pada akhirnya nanti akan ada uji objektivitas di DPR terkait dengan isi Perppu tersebut.

Pertimbangan lainnya presiden agar menerbitkan Perppu, kata dia, sebab terhitung Kamis 17 Oktober 2019 ini, UU KPK resmi berlaku, sejumlah pasal kontroversial otomatis akan diberlakukan pada lembaga anti rasuah itu.

Sementara pasal-pasal di dalam UU KPK dianggap menimbulkan kekacauan hukum, seperti pasal peralihan, Dewan Pengawas, izin penindakan kepada Dewan Pengawas dan lainnya.

“Namun Presiden Jokowi sampai detik ini tak menerbitkan Perppu KPK. Padahal dengan Perppu KPK, Presiden bisa melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Kurnia menegaskan seluruh pasal yang yang ada dalam undang-undang hasil revisi dipastikan akan melemahkan KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat.

Contohnya, pembentukan Dewan Pengawas yang rawan intervensi, begitu juga soal penerbitan SP3 dalam jangka waktu dua tahun, apabila perkara tidak selesai akan berpotensi menghentikan perkara besar yang sedang ditangani oleh KPK.

Selain mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, ICW menuntut partai politik agar tidak mengintervensi Presiden dalam mengeluarkan Perppu.

“Masyarakat agar tetap menyuarakan penolakan terhadap seluruh bentuk pelemahan KPK,” ujarnya.

Sumber: Antara
Editor: Luhut SImanjuntak

Related Articles

TRENDING NOW

Warga Dairi Demo ke Gedung DPRD, Ini Tujuannya

Dairi, MISTAR.ID Puluhan warga Kabupaten Dairi kembali melakukan aksi demo terkait pembahasan P-APBD 2022 ke Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (3/10/22). Namun...

Ditolak dan Dikembalikan DPRD Maret 2022, Ini Perkembangan Ranperda RTRW Siantar

Pematang Siantar, MISTAR.ID Sejak ditolak dan dikembalikan oleh DPRD Pematang Siantar di dalam rapat paripurna pada tanggal 17 Maret 2022 lalu, nasib Ranperda tentang Rencana...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: