Siantar, MISTAR.ID – Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem serta potensi bencana. Dan yang terpenting kita hadir di tengah-tengah masyarakat bila terjadi bencana.
Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 disahkan, terjadi perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari perspektif responsif ke preventif.
Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 360/132/Sj tanggal 07 Januari 2020 perihal antisipasi dan kesiapsiagan menghadapi bencana, diambil beberapa langkah.
Langkah-langkah tersebut, yaitu menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, instansi vertikal di daerah, dan unsur masyarakat lainnya. Lalu, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan resiko bencana lainnya.
Kemudian, menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya. Selanjutnya, mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontingensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.
Demikian disampaikan Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah dalam arahannya saat Apel Gabungan Siaga Bersama Penanggulangan Bencana Kota Pematangsiantar Tahun 2020, di Lapangan H Adam Malik, Jumat (10/1/20). Apel itu diikuti personel TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, pemadam kebakaran (damkar), Dinas Kesehatan, Tagana, dan lainnya.
Turut hadir apel tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Kusdianto SH, Asisten Setda Pemko, perwakilan Korem 022/Pantai Timur, perwakilan Kodim 0207/Simalungun, Komandan Kompi 2B Satuan Brimob, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pematangsiantar, Kapolres Pematangsiantar AKBP Budi Pardamean Saragih SIK, dan Basarnas Pos Parapat.(hm02)
Penulis : Ferry Napitupulu
Editor : Herman Maris
