Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah. Berdasarkan catatan Mendagri, ada delapan daerah di Sumut dengan serapan APBD yang masih di bawah 50 persen.
Tito Karnavian yang hadir mendampingi wakil presiden RI Ma’aruf Amin di Medan Rabu lalu mengatakan, adapun daerah yang penyerapan APBD rendah itu yakni, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 49,62 persen, Kabupaten Mandailing Natal 49,40 persen, Kabupaten Nias 49,22 persen, Kota Sibolga 46,92 persen, Kota Medan 46,22 persen, Kota Tanjungbalai 45,37 persen, Kota Padangsidimpuan 44,98 persen dan Kabupaten Karo 43,54 persen.
Baca juga:Serapan Anggaran Covid-19 di Sumut Triwulan III Rp1,1 Triliun
Rendahnya penyerapan anggaran itu, menurut Tito, menunjukkan adanya uang yang tertahan atau belum sampai ke masyarakat. Padahal, belanja pemerintah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan akselerasi ekonomi di tengah pandemi.
Tito pun meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan tersisa di akhir tahun ini. Dia tidak ingin, APBD yang ada justru lama mengendap di perbankan dan tidak diberdayakan untuk mendongkrak perekonomian.
Baca juga:Gubsu Ultimatum OPD yang Serapan Anggarannya Rendah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian untuk mempercepat realisasi belanja sesuai pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum tutup tahun. Begitu juga dengan pemerintah daerah agar mengebut belanja APBD mereka. Hingga Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melihat realisasi serapan belanja dari para Pemerintah daerah. Tak cuma realisasi APBN dan APBD, Jokowi juga meminta agar kementerian/lembaga turut mempercepat realisasi belanja dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pasalnya, beberapa kluster realisasinya masih belum mencapai 100 persen. (kompas/hm06)
