Jakarta, MISTAR.ID
September 2021 mendatang, pemerintah berencana membuka aktivitas ekonomi secara bertahap. Pembukaan aktivitas ekonomi itu pun harus melewati sejumlah syarat setelah penerapan panjang PPKM.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut syarat-syarat pembukaan aktivitas itu dengan memperketat protokol kesehatan, meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment), serta telah mencapai 70 juta dosis vaksin Covid-19 pada Agustus 2021.
“Mengenai vaksinasi, kita bulan ini berharap bisa 60 juta-70 juta vaksin pada Agustus dan kita harap September juga demikian,” tegas Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/8/21) malam.
Baca juga:Bupati Sergai Resmikan ‘Gerebek Dahsyat’ Pulihkan Ekonomi Rakyat
“Sehingga dengan kita bisa mengendalikan pandemi, pembukaan aktivitas ekonomi akan tergantung pada pencapaian vaksinasi, serta implementasi dari 3T dan 3M,” lanjutnya.
Menurut Luhut, bulan ini menjadi sangat penting bagi pemerintah dan seluruh elemen untuk tetap bekerja sama menangani pandemi. Salah satunya dengan meningkatkan cakupan vaksinasi.
“Presiden memerintahkan kami untuk melakukan langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya dan sedetail-detailnya dan penerapan strategi 3M dan 3T, agar September bisa dimulai dilakukan pembukaan secara bertahap,” ungkap Luhut.
Ia menegaskan pembukaan aktivitas perekonomian masih bergantung dengan kondisi dan evaluasi pemerintah. “Kita berharap nanti, kita tergantung, lihat pekerjaan mingguan, mungkin secara bertahap ada juga nanti yang mulai kita buka,” imbuhnya.
Baca Juga:Pemerintah Diharapkan Revisi Pertumbuhan Ekonomi Pada 2021
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan pemerintah tak bisa menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat terlalu panjang sebagai upaya penanggulangan pandemi. Jokowi hanya memperpanjang PPKM Level 4 di sejumlah kabupaten/kota tertentu hingga 9 Agustus 2021.
Jokowi kembali menyinggung istilah gas dan rem. Menurutnya, pemerintah harus memikirkan masalah kesehatan dan perekonomian saat membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19. (cnn/hm12)
