Jakarta, MISTAR.ID
Rekomendasi impor produk hortikultural tidak begitu efektif dilakukan saat-saat sekarang ini, di tengah meningkatnya sejumlah harga komonitas bahan pangan di tengah-tengah wabah Covid-19.
Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.
“Pemberlakuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk mendapatkan SPI merupakan langkah yang harus dievaluasi efektivitasnya, terutama pada masa sekarang ini. Pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu diprioritaskan tanpa melalui proses yang panjang,” kata Felippa Ann Amanta dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Menurut dia, permasalahan yang dihadapi para importir bawang terhadap pemberlakuan RIPH adalah mengenai adanya wajib tanam sebesar 5 persen dari volume impor yang diajukan.
Padahal, lanjutnya, petani bawang putih sendiri menghadapi berbagai tantangan dalam menanam bawang putih, seperti keterbatasan ketersediaan lahan dan ketidaksesuaian iklim (bawang putih akan tumbuh baik di iklim subtropis, sementara Indonesia memiliki iklim tropis) dan ketidakmampuan importir dalam menemukan kelompok tani yang bisa merealisasikan kewajiban tanam ini.
Ia berpendapat bahwa realisasi dari wajib tanam juga belum sesuai dengan peraturan 5 persen dari volume, serta implementasi keharusan wajib tanam terhalang oleh kapasitas untuk mengecek kenyataan di lapangan atau memantau perkembangan penanaman.
“Alhasil, banyak pelaksanaan wajib tanam yang tidak sesuai dengan laporan. Meskipun sesuai pun ada risiko gagal panen. Belum lagi adanya kerawanan penyalahgunaan aturan kuota impor dari RIPH yang nampak pada kasus korupsi impor bawang putih yang terjadi pada 2019 yang lalu,” tutupnya.
Sumber:ant
