Medan, MISTAR.ID
Peternak ayam dan peternak petelur yang mengeluh naiknya harga pakan ternak baik di Pulau Jawa dan di Sumatera saat ini terus menggedor pemerintah untuk membuka kran impor jagung.
Sebab kenaikan pakan ternak ini bisa menyebabkan para peternak ini gulung tikar, terutama pada peternak mandiri. Ditambah saat ini harga pakan ternak yang mahal namun harga telur ayam malah turun.
Menurut Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin yang juga Dosen UINSU mengatakan jika meneliti kenaikan bahan pakan ternak belakangan ini, memang masalah yang muncul adalah penurunan harga telur ayam yang justru dibarengi dengan kenaikan harga pakan.
Baca Juga:Â Perhimpunan Peternak Petelur Sumut Harapkan Dibuka Keran Impor Jagung
“Jadi di situasi sekarang peternak telur ayam yang paling dirugikan. Akan tetapi jika berkaca kepada peternak daging ayam, justru harga daging ayam masih mampu mengimbangi kenaikan harga pakan tersebut,” jelas Gunawan pada mistar.id, Rabu (26/10/21).
Dijelaskan Gunawan, masalah ini muncul dikarenakan oleh tren konsumsi telur yang turun di tingkat peternak. “Berdasarkan hasil pantauan kita di lapangan, menurut sejumlah peternak. Mereka belum mendapatkan D.O. terkait telur ayam. Padahal sebelumnya D.O. telur ayam paling banyak didatangkan dari bantuan sosial pemerintah.
“Walaupun saya belum bisa memastikan apakah memang karena Bantuan Sosial (Bansos) yang menggunakan telur itu atau karena pasokan telur itu sendiri yang melimpah atau surplus,” sebutnya.
Baca Juga:Â Pakan Ternak Mahal Picu Naiknya Harga Ayam di Medan
“Nah, jika solusinya adalah membuka kran impor bahan baku pakan (jagung). Ini belum bisa menjamin bisa menyelamatkan para peternak kita. Dikarenakan kita harus mengkaji terlebih dahulu, apakah terjadi penurunan permintaan yang serius pada komoditas protein tersebut,” tambahnya.
Jadi, menurut Gunawan apabila ada tren penurunan permintaan terlebih dikarenakan daya beli. Impor bahan baku pakan ternak yang dibuka bisa saja tidak memberikan dampak apapun. Kalau penurunan permintaan dikarenakan perubahan kebijakan pemberian Bansos, maka masalah ini bisa lebih mudah dikendalikan.
“Namun jika pemerintah memaksakan impor dibuka. Kebijakan ini menurut saya sangat spekulatif. Selain bisa merugikan petani. Efektivitas kebijakannya juga diragukan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” pungkasnya.(anita/hm02)
