Pemerintah Segera Luncurkan Penjaminan Kredit Modal Kerja Korporasi

Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah dalam waktu dekan akan meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi dengan target penyaluran kredit sebesar Rp100 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menuturkan stimulus tersebut akan digulirkan hingga akhir 2021.

“Ini akan diluncurkan sore ini atau besok, tentang penjaminan kredit korporasi. Ini kami targetkan sekitar Rp100 triliun realisasi kredit modal kerja untuk korporasi dalam 16 bulan ke depan sampai akhir 2021,” ujar Febrio dalam webinar bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7/20).

Baca Juga: Sejumlah Bank Lakukan Hapus Buku Kredit, Ini Alasannya

Dalam skema penjaminan kredit korporasi ini, lanjut Febrio, pemerintah akan menanggung 60 persen dari total pembiayaan, sementara sisanya akan ditanggung oleh perbankan. Namun, penjaminan juga akan berbasis pada risiko.

Sektor pariwisata yang paling terdampak pandemi Covid-19, misalnya, akan masuk daftar prioritas sebab butuh waktu cukup panjang untuk pengusaha sektor ini untuk pulih.

Di samping itu, penjaminan kredit korporasi ini akan diberikan untuk pembiayaan modal kerja dengan kisaran Rp10 miliar hingga Rp200 miliar. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan akan dibuka penjaminan kredit korporasi dengan nilai yang lebih besar.

Baca Juga: Dunia Usaha Usulkan Modal Kerja Rp303,76 Triliun

“Kami harapkan juga, karena sudah ada tanda-tanda pemulihan aktivitas ekonomi, pemerintah masuk dengan tambahan vitaminnya supaya mempercepat aktivitas ekonomi tambahan di sektor riilnya,” tandas Febrio.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan skema kredit modal khusus untuk korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketentuan tersebut telah selesai dibahas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan bakal diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Baca Juga: Miris! Puluhan Nasabah Surati PNM Mekaar Mohon Tunda Cicilan Kredit, Tak Dihiraukan Malah Ditagih ke Rumah Sampai Magrib

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu Didik Kusnaini menyebutkan rancangan beleid tersebut juga telah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga lain. Jika tak ada aral melintang, payung hukum kredit khusus untuk korporasi itu akan terbit dalam waktu dekat.

“Proses teknisnya sudah, ketentuannya sudah dibahas di Kementerian Keuangan, kemudian nanti diharmonisasi dengan peraturan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.(CNN/hm02)