Medan, MISTAR.ID
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (29/11/21). Hal itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.
Dalam sambutannya, Gubsu Edy Rahmayadi meyakinkan anggota DPRD Sumut bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan naik sebesar 2,4%. Prediksi ini dilihat telah pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi Covid-19 di daerah ini.
“Sebelum rapat ini, saya juga telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut, di antaranya perwakilan Bank Indonesia Sumut, OJK, pengamat, pendidik serta lainnya, yang menyampaikan ‘angin segar’ untuk mencapai target pada tahun 2022. Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih diiringi semakin terkendalinya Covid-19,” ucap Edy dalam siaran persnya.
Baca Juga:Hasil Konsultasi Dari Gubsu Belum Keluar, APBD Perubahaan 2020 Humbahas Belum Disahkan
Mengenai pengesahan APBD 2022, Edy Rahmayadi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi DPRD Sumut. Selanjutnya, Pemprov Sumut segera akan menyiapkan dokumen dan menyerahkannya pada Mendagri.
“Saya meminta kepada seluruh OPD agar dapat melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan rancangan peraturan UU,” katanya.
Sebelumnya, pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut, seluruh fraksi menerima dan menyetujui APBD Sumut 2022 sebesar Rp12 triliun lebih, namun dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Di antaranya Fraksi Golkar Sumut dengan juru bicaranya Syamsul Qomar yang menyoroti prioritas anggaran dalam mengedepankan penanggulangan dan meminimalisir bencana di Sumut.
Baca Juga:Gubsu Minta Pemerintah Pusat Berikan DBH Perkebunan Hingga 30%
Kemudian mengenai permasalahan tingkat pengangguran, di mana banyaknya pekerja di luar negeri yang kembali ke tanah air akibat pendemi Covid-19. Serta mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan pembelian lahan Medan Club di Jalan Kartini Medan untuk perluasan kantor gubernur.
Fraksi PKS Sumut dengan juru bicaranya Cecep Wiwaha meminta Pemprov Sumut untuk meningkatkan belanja modal pada tahun berikutnya lebih dari 12%.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah, karena pentingnya untuk kemaslahatan masyarakat yang mengharapkan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,” katanya.
Fraksi PKS Sumut juga mengapresiasi Pemprovsu yang kembali menampung anggaran Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) untuk 450 ribu rakyat miskin di Sumut. “Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pada rakyat miskin,” katanya. (anita/hm14)
