10.9 C
New York
Wednesday, April 24, 2024

3,4 Juta Warga Sumut Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

Medan | MISTAR.ID – Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Mariamah mengatakan sebanyak 3,4 juta warga Sumatera Utara (Sumut) sampai saat ini masih juga belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Dari jumlah penduduk di Sumut, yakni sekitar 14,9 juta jiwa, baru 76,58 persennya atau 11,4 juta jiwa yang saat ini sudah terdaftar sebagai peserta. Artinya sebanyak 23,42 persen atau 3,4 juta jiwa lagi belum terdaftar,” katanya kepada wartawan, Minggu (10/11/19).

Kata dia, sesuai Pasal 14 Undang Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS disebutkan, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

“Cakupannya sampai bulan September ini sudah ada 76,58 persen,” ungkapnya.

Menurut Mariamah, masih banyaknya warga Sumut yang belum terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, berasal dari kalangan peserta mandiri. Hal ini tuturnya, salah satunya disebabkan karena faktor kemampuan masyarakat dalam hal membayar.

“Tapi, kita sudah sampaikan bahwa kalau memang arahnya kepada ketidakmampuan, maka silahkan lapor ke kelurahan atau kecamatan untuk diteruskan ke instansi terkait. Selanjutnya, kalau tidak mampu dapat dilanjutkan ke Kemensos untuk dimasukkan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.

Mariamah menyebutkan, akan tetapi bagi warga yang mampu, diimbau agar dapat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan sebelum sakit. “Jangan nanti ada yang mampu, sudah sakit baru masuk. Terus, komplain karena ada jangka waktu 14 hari baru aktif. Padahal, dari awal sudah diimbau tapi enggak mau daftar,” terangnya.

Mariamah juga mengaku, dari jumlah 11,4 juta jiwa yang menjadi peserta, sekitar 42 persennya merupakan segmen PBI APBN. Selain itu, sambung dia, ada juga sekitar 14 persen peserta PBI APBD.

“Jika kita lihat sebetulnya, di sini pemerintah sudah sangat full membantu. Jadi kalau kita tambahkan sudah 56 persen, ditambah lagi 8 persen PPU PNS yang juga dibiayai oleh pemerintah,” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan kepesertaan mandiri, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan melalui kader JKN yang ada di setiap kecamatan.

“Diharapkan jumlah peserta terus bertambah, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program JKN,” pungkasnya.

Reporter: Saut Hutasoit
Editor: Luhut Simanjuntak

Related Articles

Latest Articles