Jakarta, MISTAR.ID
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan vaksin virus corona harus tersedia untuk didistribusikan sebagai barang publik lokal.
WHO menekankan semua orang harus mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh vaksin yang sedang dikembangkan para ahli tersebut.
Baca Juga:Â AS Tuduh China Retas Dokumen Vaksin Corona
“Kami telah berdiskusi dengan para pemegang kepentingan. Hal tersebut bisa terlaksana apabila vaksin yang nantinya berhasil ditemukan menjadi barang publik,” kata Tedros.
Ia turut menegaskan menjadikan vaksin virus corona barang publik memerlukan komitmen politik. Saat ini, Tedros merasa sedikit lega karena banyak kepala negara yang sudah menyuarakan kesiapan menjadikan vaksin virus corona barang publik.
Baca Juga:Â Perusahaan AS Klaim Berhasil Uji Vaksin Corona
Namun, menurutnya hal itu masih kurang dan dunia memerlukan dukungan lebih banyak lagi dukungan.
“Lebih banyak lagi pemimpin dunia yang bergabung dan kami benar-benar membutuhkan komitmen politik sebelum produk tersebut ditemukan.” tutur Tedros dalam konferensi pers Jumat (12/6) di laman resmi WHO.
Hal tersebut disampaikan karena khawatir beberapa negara seperti Amerika Serikat yang bisa menimbun vaksin atau obat apapun untuk memerangi Covid-19. Sementara itu, negara-negara kecil dan miskin sama sekali tak mendapatkan akses perawatan yang memadai.
Seperti Brasil yang kini menjadi pusat penyebaran virus corona. Dalam beberapa bulan, Brasil sudah menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Brasil mencatat lebih dari 828 ribu kasus dengan 445 ribu orang pulih dan 41 ribu orang meninggal dunia. Dalam 24 jam terakhir Brasil mencatat 909 orang meninggal dunia akibat virus corona.
Ahli Darurat WHO Mike Ryan mengatakan sistem kesehatan Brasil saat ini berupaya bertahan memerangi virus corona meski beberapa unit perawatan intensif sudah tahap kritis.
Sementara itu, Presiden Brasil Jair Bolsonaro masih berkeras Covid-19 sama seperti flu pada umumnya dan tak setuju dengan lockdown yang dinilai bisa mematikan perekonomian negara. (CNN/hm02)
